Dugaan Aksi Persetubuhan Oknum di Sumbawa Barat Berujung Damai, Oknum Terlapor Tempuh Kesepakatan Kekeluargaan

SUMBAWA BARAT – Perselisihan terkait dugaan tindakan kekerasan seksual di Kabupaten Sumbawa Barat berujung pada kesepakatan damai antara kedua pihak. Persoalan tersebut sebelumnya turut melibatkan penanganan oleh pihak kepolisian Polres Sumbawa Barat.

STN, yang disebut sebagai pihak perempuan dalam perkara tersebut, bersama pihak yang dilaporkan kemudian menandatangani Surat Kesepakatan Berdamai. Dokumen itu turut disaksikan sejumlah saksi dan diketahui oleh Pemerintah Desa Maluk.

Berdasarkan surat kesepakatan tersebut, dugaan peristiwa terjadi pada Jumat, 10 April 2026 sekitar pukul 23.30 WITA. Dalam dokumen, pihak laki-laki disebut sebagai suami dari pihak perempuan.

Persoalan tersebut kemudian dibicarakan oleh keluarga kedua belah pihak. Dalam proses itu, pihak yang disebut sebagai terlapor menyampaikan permohonan maaf, yang kemudian diterima oleh pihak perempuan.

Kedua pihak selanjutnya menyatakan sepakat untuk menyelesaikan persoalan secara damai serta tidak saling menuntut atau membuka kembali persoalan tersebut. Namun, kesepakatan itu tetap memuat ketentuan bahwa apabila salah satu pihak melanggar isi perjanjian, pihak yang melanggar bersedia diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Surat kesepakatan tersebut dibuat dan ditandatangani pada 19 Mei 2026, lengkap dengan tanda tangan kedua pihak, para saksi, serta pengesahan dari pemerintah desa.

Meski telah terdapat kesepakatan damai di tingkat para pihak, informasi dalam dokumen tersebut juga menyebut bahwa proses hukum terkait perkara ini masih berjalan melalui mekanisme yang disebut berada pada tahap banding di Polda NTB.

Dengan demikian, kesepakatan damai tersebut menjadi bagian dari perkembangan perkara, namun tidak serta-merta menghapus pentingnya melihat seluruh proses hukum dan keterangan dari pihak-pihak terkait secara berimbang.

Redaksi tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah dan memberikan ruang hak jawab kepada seluruh pihak yang berkepentingan untuk memberikan klarifikasi atas informasi maupun pemberitaan mengenai perkara tersebut.