Dari Tiket hingga Kapal Berlayar, ASDP Perketat Rantai Verifikasi Manifest
ASDP memperkuat kepatuhan pengisian dan verifikasi data manifest penumpang serta kendaraan untuk memastikan kesesuaian data dengan kondisi aktual demi meningkatkan keselamatan penyeberangan.

Jakarta, WPS — PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) memperkuat kepatuhan pengisian data manifest penumpang dan kendaraan sebagai bagian dari upaya meningkatkan keselamatan transportasi penyeberangan.
Penguatan tersebut dilakukan melalui kegiatan Sosialisasi Kepatuhan Pengisian Data Manifest untuk Keselamatan Penyeberangan yang digelar di The Grand Platinum Hotel, Jakarta, Selasa (1/9/2026).
Kegiatan ini dihadiri sejumlah pemangku kepentingan, antara lain perwakilan Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT), Kementerian Perhubungan, Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jasa Raharja dan Jasaraharja Putera, asosiasi operator ferry, asosiasi transportasi dan logistik, travel agent, sales channel, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), jajaran Direksi ASDP, serta pihak terkait lainnya.
Wakil Direktur Utama ASDP, Yossianis Marciano, mengatakan manifest bukan sekadar dokumen administratif keberangkatan. Data tersebut memiliki peran penting dalam mendukung keselamatan, keamanan, perlindungan pengguna jasa, serta akuntabilitas layanan penyeberangan.
Menurutnya, data yang tercantum dalam manifest harus menggambarkan kondisi aktual penumpang dan kendaraan yang berada di atas kapal.
“Manifest bukan hanya menjadi tanggung jawab ASDP atau operator kapal. Manifest merupakan bagian dari keseluruhan proses perjalanan yang melibatkan banyak pihak. Prinsip yang perlu kita jaga bersama adalah apa yang tercatat harus sama dengan yang berlayar,” ujar Yossianis.
Ia menjelaskan, kualitas manifest dibangun sejak tahap awal pemesanan tiket. Pengguna jasa diminta memastikan data penumpang diisi berdasarkan identitas yang sah. Sementara itu, informasi kendaraan juga harus dicantumkan secara benar.
Melalui platform digital Ferizy, pengguna jasa menginput rencana perjalanan, jumlah penumpang, identitas penumpang, serta data kendaraan, termasuk nomor polisi saat melakukan reservasi.
Setelah proses pemesanan, data tersebut diverifikasi di pelabuhan. Pada terminal gate, dilakukan pemeriksaan tiket, identitas penumpang, serta kendaraan guna memastikan kesesuaian antara data yang dipesan dengan kondisi aktual sebelum pengguna jasa dan kendaraan memasuki tahapan pemuatan.
Tahapan berikutnya adalah validasi akhir sebelum kapal berlayar. Data yang telah melalui proses verifikasi kembali diperiksa dan disahkan dalam manifest oleh operator pelayaran sebelum dilakukan pengajuan clearance kepada syahbandar.
Dengan demikian, terdapat rangkaian kontrol mulai dari pengisian data saat pemesanan, verifikasi di pelabuhan, hingga validasi akhir sebelum kapal mendapatkan persetujuan untuk berlayar.
“Kualitas manifest tidak dibentuk hanya ketika kapal akan berangkat. Akurasinya dibangun sejak data pertama kali dimasukkan, kemudian diverifikasi dan divalidasi pada setiap tahapan perjalanan. Setiap pihak memiliki peran yang berbeda, namun seluruh proses tersebut memiliki satu tujuan yang sama, yaitu memastikan keselamatan perjalanan,” lanjut Yossianis.
Dalam forum tersebut, ASDP juga menekankan pentingnya pembagian peran, kepatuhan, dan tanggung jawab seluruh pihak dalam memastikan keakuratan data manifest.
Penguatan kepatuhan tersebut menjadi bagian dari upaya membangun sistem layanan penyeberangan yang semakin terintegrasi. Digitalisasi melalui Ferizy menjadi salah satu sarana untuk menghubungkan rangkaian data perjalanan, mulai dari proses ticketing, check-in, verifikasi, boarding, penyusunan manifest final hingga monitoring.
“Kami memandang bahwa penguatan kualitas manifest tidak dapat dilakukan secara parsial. Diperlukan kesamaan standar, pemahaman, serta komitmen dari seluruh mata rantai perjalanan penyeberangan,” kata Yossianis.
Menurutnya, forum tersebut juga menjadi ruang untuk mengidentifikasi berbagai tantangan dalam proses pengisian, verifikasi, validasi, dan integrasi data manifest, sekaligus merumuskan langkah tindak lanjut untuk memperkuat pengawasan dan kepatuhan di lapangan.
ASDP meyakini manifest yang akurat merupakan bagian penting dari sistem keselamatan penyeberangan. Penguatan kepatuhan pengisian data, peningkatan kualitas verifikasi dan validasi, serta integrasi antarpihak diharapkan dapat mendukung layanan penyeberangan yang semakin optimal dan berorientasi pada keselamatan pengguna jasa.(Aidil/Wps)
Galeri Foto




Berita Terkait

Koperasi Merah Putih Digugat ke MK, Aturan Main Program Desa Dipersoalkan
Proyek Koperasi Merah Putih kini menghadapi gugatan di Mahkamah Konstitusi. Sejumlah pihak mempersoalkan aturan yang menjadi dasar pelaksanaannya. Apa yang sebenarnya dipersoalkan? Simak selengkapnya di WPS.

Belum Ketuk Palu, Jakarta Mulai Didorong Jadi Tuan Rumah HPN 2027
HPN 2027 belum ditetapkan. SMSI mengusulkan Jakarta sebagai lokasi, sementara AMSI menyatakan siap mendukung usulan tersebut.

MK Resmi Hapus Pasal Penghinaan Pemerintah dari KUHP
MK membatalkan Pasal 240 dan 241 KUHP. Ketentuan pidana penghinaan terhadap pemerintah dan lembaga negara kini dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
Komentar
Memuat komentar…
