Rider MotoGP Segera Tiba di Lombok, Polda NTB Mulai Siapkan Pengamanan
Persiapan MotoGP Mandalika 2026 mulai dimatangkan dari pintu masuk Lombok. Pengamanan kedatangan rider, official dan logistik menjadi perhatian lintas stakeholder.

Lombok Tengah, WPS – Persiapan menyambut pelaksanaan MotoGP Mandalika 2026 mulai memasuki tahap pematangan. Salah satu perhatian utama berada pada kesiapan pengamanan sejak kedatangan rider, official, logistik hingga tamu VVIP melalui Bandara Internasional Zainuddin Abdul Madjid (BIZAM), Lombok Tengah.
Pembahasan mengenai kesiapan tersebut dilakukan melalui Rapat Koordinasi (Rakor) persiapan pengamanan yang digelar di Aula Utama BIZAM, Kamis (27/8/2026). Pertemuan tersebut melibatkan berbagai unsur yang nantinya memiliki peran dalam mendukung kelancaran rangkaian kedatangan peserta MotoGP ke wilayah Nusa Tenggara Barat.
Koordinasi tidak hanya menyangkut aspek keamanan, tetapi juga berkaitan dengan pergerakan dan pelayanan selama proses kedatangan. Rider, official, perlengkapan balap, logistik, serta tamu VVIP menjadi bagian yang dibahas dalam persiapan tersebut.
Polda NTB dalam Rakor itu diwakili Karoops Polda NTB dan Direktur Pamobvit Polda NTB. Kehadiran jajaran kepolisian tersebut menjadi bagian dari koordinasi lintas sektoral untuk memastikan seluruh unsur yang terlibat memiliki kesiapan menghadapi meningkatnya aktivitas di BIZAM selama rangkaian MotoGP Mandalika 2026.
Kabid Humas Polda NTB Kombes Pol. Mohammad Kholid, S.I.K., mengatakan koordinasi sejak awal diperlukan mengingat MotoGP merupakan agenda internasional yang membawa banyak aktivitas dan mobilitas ke wilayah NTB.
Menurutnya, kesiapan tidak hanya dilakukan di kawasan Sirkuit Mandalika, tetapi juga harus dimulai dari titik kedatangan para peserta dan perlengkapan kegiatan.
“Rapat ini menjadi bagian dari persiapan kita sebagai tuan rumah pelaksanaan event internasional MotoGP yang akan diselenggarakan di wilayah NTB, tepatnya di Sirkuit Mandalika,” ujar Kholid.
Dalam pertemuan tersebut, masing-masing stakeholder turut menyampaikan hasil evaluasi dari pelaksanaan MotoGP pada tahun sebelumnya. Evaluasi itu menjadi bahan untuk melihat berbagai hal yang masih perlu diperbaiki, baik dalam pola koordinasi, pelayanan maupun aspek pengamanan.
Salah satu pembahasan yang menjadi perhatian adalah mekanisme kedatangan dan pergerakan logistik MotoGP. Barang-barang yang berkaitan dengan penyelenggaraan balapan memiliki kebutuhan penanganan dan pengawalan tersendiri, sehingga koordinasi antarlembaga diperlukan agar proses sejak tiba di bandara hingga menuju lokasi tujuan dapat berlangsung sesuai rencana.
Hal serupa juga berlaku terhadap kedatangan rider dan official. Pengaturan pergerakan sejak bandara menjadi bagian penting untuk menjaga keamanan sekaligus memastikan mobilitas mereka tidak terganggu selama berada di NTB.
Selain itu, kesiapan terhadap kedatangan tamu VVIP turut menjadi bagian dari pembahasan. Setiap unsur yang terlibat diharapkan memahami tugas dan tanggung jawab masing-masing sehingga tidak terjadi tumpang tindih ketika rangkaian kedatangan mulai berlangsung.
Kholid berharap koordinasi yang dilakukan jauh sebelum pelaksanaan MotoGP dapat menghasilkan pola pengamanan dan pelayanan yang lebih baik dibandingkan pelaksanaan sebelumnya.
“Kita berharap pertemuan lintas sektoral dalam rangka mempersiapkan kedatangan rider dan official serta proses kedatangan seluruh logistik MotoGP ini membuahkan hasil positif, sehingga dapat memberikan citra baik bagi daerah NTB maupun bagi negara kita,” katanya.
Persiapan tersebut selanjutnya akan terus dikoordinasikan bersama seluruh stakeholder terkait. Polda NTB memastikan kesiapan pengamanan menjadi bagian dari persiapan Operasi Mandalika Rinjani 2026.
Dengan koordinasi yang dilakukan sejak tahap awal, seluruh proses kedatangan diharapkan dapat berjalan aman, tertib dan lancar. Kesiapan tersebut sekaligus menjadi bagian dari upaya memberikan rasa aman bagi rider, official, tamu, penyelenggara maupun masyarakat yang akan mengikuti rangkaian MotoGP Mandalika 2026 di NTB.(Aidil/WPS)
Berita Terkait

Koperasi Merah Putih Digugat ke MK, Aturan Main Program Desa Dipersoalkan
Proyek Koperasi Merah Putih kini menghadapi gugatan di Mahkamah Konstitusi. Sejumlah pihak mempersoalkan aturan yang menjadi dasar pelaksanaannya. Apa yang sebenarnya dipersoalkan? Simak selengkapnya di WPS.

Belum Ketuk Palu, Jakarta Mulai Didorong Jadi Tuan Rumah HPN 2027
HPN 2027 belum ditetapkan. SMSI mengusulkan Jakarta sebagai lokasi, sementara AMSI menyatakan siap mendukung usulan tersebut.

Dari Tiket hingga Kapal Berlayar, ASDP Perketat Rantai Verifikasi Manifest
ASDP memperkuat kepatuhan pengisian dan verifikasi data manifest penumpang serta kendaraan untuk memastikan kesesuaian data dengan kondisi aktual demi meningkatkan keselamatan penyeberangan.
Komentar
Memuat komentar…
